Redefinisi Etika Birokrasi dan Demokrasi Editor : Shadu Satwika Wijaya & Guntur Gunarto

Rp 72.500

Editor :
Shadu Satwika Wijaya
Guntur Gunarto

Kontributor :
Wahyu Fahmi Rizaldy, Rengga Vernanda, Slamet Rosyadi, Lilis Sri Sulistyani, Shadu Satwika Wijaya, Simin, Darmanto Sahat Satyawan, Dwiyanto Indiahono, Muslih Faozanudin, Tobirin, Ranjani, Titi Rahmawati, Khayu Rohmi, Rizky Amalia Putri, Tissa Silvia, Thahrina Azriah

Buku “Redefinisi Etika Birokrasi dan Demokrasi” menawarkan eksplorasi mendalam tentang bagaimana etika menjadi pilar penting dalam birokrasi dan demokrasi, terutama di era yang ditandai dengan disinformasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Dalam konteks ini, etika birokrasi dan demokrasi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disinformasi yang mengaburkan kepercayaan publik hingga munculnya konflik etika dalam pengambilan keputusan kebijakan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bagaimana birokrasi dan demokrasi dapat berfungsi dengan lebih baik melalui penerapan prinsip-prinsip etika yang kokoh. Salah satu tema utama yang diangkat adalah bagaimana birokrasi harus menavigasi era post-truth, di mana penyebaran informasi yang menyesatkan menjadi ancaman serius terhadap kepercayaan publik. Buku ini menawarkan solusi bagi para birokrat dan aktor publik untuk tetap memegang teguh nilai-nilai etika dalam menjalankan tugas mereka, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Di sisi lain, demokrasi juga dikaji dari perspektif etika deliberatif, di mana partisipasi masyarakat yang inklusif dan dialog yang terbuka menjadi kunci dalam menciptakan pengambilan keputusan yang lebih adil dan representatif. Selain itu, buku ini membahas implikasi dari perkembangan teknologi terhadap sistem demokrasi, khususnya dalam konteks pemilu. Penggunaan teknologi dalam pemilihan umum membawa tantangan baru yang memerlukan adaptasi kode etik yang sesuai dengan era digital. Etika publik tidak hanya terbatas pada prosedur administratif, tetapi juga mencakup kemampuan para aktor publik untuk berkompetensi dan menjalankan tugas mereka dengan integritas tinggi, mencegah kegagalan dan perilaku tidak etis. Melalui refleksi pada perjalanan reformasi birokrasi Indonesia selama dua dekade terakhir, buku ini juga mengidentifikasi berbagai masalah dan patologi birokrasi yang masih ada, serta menawarkan langkah-langkah perbaikan ke depan. Dengan pendekatan yang kritis dan solutif, buku ini memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas untuk memahami peran krusial etika dalam memperkuat birokrasi dan demokrasi.

Ukuran 15,5 x 23 cm
Tebal 178 halaman

Deskripsi

Editor :
Shadu Satwika Wijaya
Guntur Gunarto

Kontributor :
Wahyu Fahmi Rizaldy, Rengga Vernanda, Slamet Rosyadi, Lilis Sri Sulistyani, Shadu Satwika Wijaya, Simin, Darmanto Sahat Satyawan, Dwiyanto Indiahono, Muslih Faozanudin, Tobirin, Ranjani, Titi Rahmawati, Khayu Rohmi, Rizky Amalia Putri, Tissa Silvia, Thahrina Azriah

Buku “Redefinisi Etika Birokrasi dan Demokrasi” menawarkan eksplorasi mendalam tentang bagaimana etika menjadi pilar penting dalam birokrasi dan demokrasi, terutama di era yang ditandai dengan disinformasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Dalam konteks ini, etika birokrasi dan demokrasi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disinformasi yang mengaburkan kepercayaan publik hingga munculnya konflik etika dalam pengambilan keputusan kebijakan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bagaimana birokrasi dan demokrasi dapat berfungsi dengan lebih baik melalui penerapan prinsip-prinsip etika yang kokoh. Salah satu tema utama yang diangkat adalah bagaimana birokrasi harus menavigasi era post-truth, di mana penyebaran informasi yang menyesatkan menjadi ancaman serius terhadap kepercayaan publik. Buku ini menawarkan solusi bagi para birokrat dan aktor publik untuk tetap memegang teguh nilai-nilai etika dalam menjalankan tugas mereka, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Di sisi lain, demokrasi juga dikaji dari perspektif etika deliberatif, di mana partisipasi masyarakat yang inklusif dan dialog yang terbuka menjadi kunci dalam menciptakan pengambilan keputusan yang lebih adil dan representatif. Selain itu, buku ini membahas implikasi dari perkembangan teknologi terhadap sistem demokrasi, khususnya dalam konteks pemilu. Penggunaan teknologi dalam pemilihan umum membawa tantangan baru yang memerlukan adaptasi kode etik yang sesuai dengan era digital. Etika publik tidak hanya terbatas pada prosedur administratif, tetapi juga mencakup kemampuan para aktor publik untuk berkompetensi dan menjalankan tugas mereka dengan integritas tinggi, mencegah kegagalan dan perilaku tidak etis. Melalui refleksi pada perjalanan reformasi birokrasi Indonesia selama dua dekade terakhir, buku ini juga mengidentifikasi berbagai masalah dan patologi birokrasi yang masih ada, serta menawarkan langkah-langkah perbaikan ke depan. Dengan pendekatan yang kritis dan solutif, buku ini memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas untuk memahami peran krusial etika dalam memperkuat birokrasi dan demokrasi.

Ukuran 15,5 x 23 cm
Tebal 178 halaman

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Redefinisi Etika Birokrasi dan Demokrasi Editor : Shadu Satwika Wijaya & Guntur Gunarto”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Shopping cart

close